Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50136
024 - 8316315, 8450651
(024) 8414811
082134525006
LOGIN PELANGGAN
BERITA POPULER

Sertifikasi Industri Hijau akan Digratiskan

01 Nov 2016 10:10:00

Sumber : Website Kementerian Perindustrian dari Media Indonesia

Kementerian Perindustrian mendorong pola industri hijau sebagai upaya mendongkrak ....

Kebijakan Industri Nasional

24 Mei 2017 11:30:55

Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional ....

BBTPPI menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi ISO 9001:2015

16 Agu 2016 13:00:00

Pada tahun 2015, ISO melakukan revisi beberapa standard manajemen atas persyaratan yang ditetapkan. Perkembangan terhadap pengelolaan resiko atas ....

Laporan Triwulan

03 Mei 2019 10:40:00

Dokumen Unduhan Laporan Triwulam PP.39

 


 

TA 2019

Laporan Triwulan I 2019 

 


TA 2018

Laporan Triwulan I 2018 

Laporan Triwulan II 2018

Laporan Triwulan III 2018

Laporan Triwulan IV 2018 


TA 2017

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

 


TA 2016

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV 


TA 2015

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

 

 

 


Informasi Berkala merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) untuk diumumkan secara teratur dan rutin. Pengunjung/pemohon informasi dapat melihat dan atau mengunduh informasi publik tanpa harus registrasi.

PENTING !  PPID BBTPPI Berhak Menolak Permohonan Informasi Publik bilamana :

  1. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya.
  2. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
  3. PPID BBTPPI tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi.
  4. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan